Geo Politik

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Materi Kuliah

 

GEOPOLITIK INDONESIA

(Wilayah Sebagai Ruang Hidup)

 

Modul 12

 

Universitas  Esa Unggul

2011

 

1. Tujuan Pembelajaran Umum

 

Setelah proses pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi

  1. Mengenali masalah-masalah  strategis dalam politik, strategi nasional dan geopolitik
  2. Mengambil keputusan mengenai hal-hal yang strategis bagi kepentingan publik yang terkait dengan politik, strategi nasional secara rasional (proaktif, kreatif, kritis, antisipatif)

 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisis :

  1. Geopolitik Indonesia yaitu wawasan Nusantara
  2. Posisi geopolitik Indonesia yang strategsi
  3. Prospek impelentasi geopolitik Indonesia
  4. Apakah aspek-aspek wawasan Nusantara
  5. Apakah tantangan wawasan Nusantara kita

 

3. Pembahasan

Wilayah Sebagai Ruang Hidup

 

1. Geopolitik Indonesia

 

Geopolitik Indonesia adalah Wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

 

1. Kedudukan

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.  Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

 

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta  rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku  bangsa ataupun daerah.  Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan  individu, kelompok, suku bangsa, ataupun daerah.  Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan  pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

 

ASAS WAWASAN NUSANTARA

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.  Harus disadari bahwa jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia.

Asas wawasan nusantara terdiri atas: kepentingan yang bersama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

 

SASARAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan  arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan  bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin  pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap,dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi

 

2.  Prospek Impelentasi Geopolitik Indonesia

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalam bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan  dalam kehidupan itu  adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang serat dengan  nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk  dalam proses panjang  sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan  kesatuan itu  akan hanyut  tanpa bekas  atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan  dalam terpaan nilai global yang menantang  wawasan persatuan bangsa? Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalime dan kesadarn warga negara.

 

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Dekla-rasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan  NKRI perlu laut wilayah (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (Base Line) atas dasar “Point to point theory”.  Dengan demikian laut antar pu-lau menjadi Perairan Pedalaman (internal waters).  Selanjutnya laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara.

Sebagai akibat konvensi hukum laut timbul bermacam tipe per-airan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut.  Untuk itu dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut :

  1. Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea) : wilayah laut yang le-barnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base line).  Garis dasar adalah  garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar.
  2. Perairan Pedalaman (Internal waters) : wilayah laut sebelah dalam dari da-ratan/sebelah dalam dari GP.  Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.
  3. Zona Tambahan (Contiguous Zone) :  wilayah laut yang lebarnya ti-dak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imi-grasi, sanitasi dalam wilayah laut territorial.
  4. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) : wilayah laut yang  tidak melebihi 200 mil dari GP.  Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploi-tasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.
  5. Landas Kontinen (Continental Shelf) : wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah.  Jarak 200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m.
  6. Laut Lepas (High Seas) dikenal pula sebagai laut bebas/laut Inter-nasional :  Wilayah laut > 200 mil  dari Garis Pangkal.

Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak—yang sebenarnya adalah jaminan—dari negara kepulauan :

  1. Lintas :  berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan.
  2. Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang bersangkutan.
  3. Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE yang lain.
  4. Alur Laut Kepulauan :

a.Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang asing.

  1. Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis sumbu

5.   Laut Lepas :

  1. semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman maupun ZEE.
  2. laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.
  3. dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan menangkap ikan.

 

 

 

 

LATIHAN

 

1. Bandingkan implementasi politik strategi nasional pada era orla, orba dan orde reformasi!

  1. Bagaimana hubungan antar gatra dalam wawasan nusantara?Coba saudara analisis
  2. Apa implikasi pelaksanaan wawasan nusantara daerah terhadap NKRI
  3. berbagai kasus konflik antar daerah tentang wilayah perbatasan yang memiliki aset, menunjukkan pelaksanaan otoda perlu ditinjau secara politik, coba saudara evaluasi praktek pelaksanaan otoda di daerah saudara
  4. bagaimana pendapat anda tentang keberadaan pulau-pulau kecil yang belum berpenghuni, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengelola pulau-pulai di Indonesia

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abdul Wahab, S, 2000, Desentralisasi dan Pembangunan Untuk Rakyat Miskin, Malang, PPS UB

Azra azyumardi, 2003, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta, Prenada Media

———-2004, Himpunan Perundang-undangan. Undang Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Jakarta, Fokusmedia

Basrie, Chaidir 2005, Politik Nasional dan Strategi Nasional Perwujudannya Dalam Perencanaan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta, Dirjendikti, Makalah SUSCADOS Angkatan I 2005

——— 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Jakarta, Sinar Grafika

Mansoer, Handan, dkk, 2001, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Gramedia

Soeminarno, Slamet, 2005, Geopolitik Indonesia, Jakarta, Dirjendikti, Makalah SUSCADOS Angkatan I 2005.

….————,2005, Beningan Materi Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, Power point Suscadoswar 2005

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>