Kedaulatan Negara

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Materi Kuliah

 

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

(Negara dan Kedaulatan)

Modul 10

 

Universitas Esa Unggul

2011

 

1. Tujuan Pembelajaran Umum

 

Setelah proses pembelajaran mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mengidentifikasi Hak dan kewajiban warga negara serta Hak Asasi Manusia.

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisis :

  1. Pengertian negara dan bangsa
  2. Penduduk dan warga negara
  3. Asas kewarganegaraan
  4. Problem status kewarganegaraan

3. Pembahasan

 

Negara dan Kedaulatan

 

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat , bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, hal. 89). Dengan demikian bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah: Nusantara / Indonesia.

Banyak para ahli memberikan definisi tentang negara, namun syarat dan pengertiannya mencakup elemen sbb.:

  1. Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu
  2. Wilayah, yaitu batas teritorial yang jelas atas darat dan laut serta udara di atasnya.
  3. Pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi dan kebijakan mencapai tujuan.
  4. Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain dan negara memperoleh pengakuan dunia internasional.

 

Negara memiliki sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, sifat tersebut adalah:

  • Sifat memaksa
  • Sifat monopoli
  • Sifat totalitas

 

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitasnya sebebasnya, bahkan negara memberi pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunya 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu:

  • Fungsi pertahanan dan keamanan
  • Fungsi pengaturan dan ketertiban
  • Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran
  • Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban

 

Sejauh manakah fungsi-fungsi negara itu terlaksana sangat tergantung pada partisipasi politik semua warga negara dan mobilisasi sumber daya kekuatan negara.

Ada elemen kekuatan negara yang tercermin dalam hal-hal sbb:

  • Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat
  • Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara (darat dan laut), letak geografis dan situasi negara tetangga
  • Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material bumunya berupa kandungan mineral, kesuburan, kekayaan laut dan hutan
  • Kapasitas pertanian dan industri, yaitu tingkat budaya, usaha warga negara dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan
  • Kekuatan  militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power yang mampu diterapkan militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tercapainya tujuan negara.
  • Elemen power yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala faktor yang mendukung kedaulatan negara berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa (nasionalisme) dan sebagainya.

 

Warga Negara Indonesiaa

 

Penduduk menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945 ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Warga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu negara. Oleh sebab itu seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi berikut:

  1. Penduduk, ialah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara itu, yang dapat dibedakan warga negara dengan Warga Negara Asing (WNA).
  2. Bukan penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa yang diberikan oleh negara (Kantor Imigrasi) yang bersangkutan, seperti turis.

 

Asas Kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu

  1. Asas kelahiran (Ius soli)

Asas kelahiran (Ius soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah ius soli saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang  berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas ius soli ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas ius sanguinis.

  1. Asas keturunan (Ius sanguinis)

Asas keturunan (Ius sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

  1. Asas perkawinan

Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan denga perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan isterinya.

  1. Unsur pewarganegaraan (naturalisasi)

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

 

Problem Status Kewarganegaraan

Problem status kewarganegaraan seseorang apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang sebagai berikut:

  • apatride, yaitu seseorang tidak mendapat kewarganegaraan disebabkan oleh orang tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis.
  • bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang mana negaranya menganut sanguinis sedangkan dia lahir di suatu negara yang menganut asa ius soli.
  • multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua negara

Dalam rangka memecahkan problem kewarganegaraan di atas setiap negara memiliki peraturan sendiri-sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Oleh sebab itu negara Indonesia melalui UU No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. karena kelahiran
  2. karena pengangkatan
  3. karena dikabulkan permohonan
  4. karena pewarganegaraan
  5. karena perkawinan
  6. karena turut ayah dan ibu
  7. karena pernyataan

 

UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

Selama Indonesia merdeka telah berlaku  cukup lama undang-undang kewarganegaraan Indonesia No. 62 tahun 1958 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang harus dicabut dan diganti dengan UU No. 12 tahun 2006.. Beberapa hal yang prinsip dari UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI itu adalah:

  1. Pengertian warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lin sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.
  2. Yang menjadi warga negara Indonesia adalah:
    1.                     i.            Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibunya WNI.
    2.                   ii.            Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibunya WNA.
    3.                 iii.            Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari  ibu WNI , tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
    4.                 iv.            Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
    5.                   v.            Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.
    6.                 vi.            Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau sebelum kawin.
    7.               vii.            Anak yang lahir di wilayah RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah ibunya
    8.             viii.            Dll.

 

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 ini sudah menjadi kemudahan bagi wanita Indonesia kawin dengan WNA, disamping anaknya boleh menjadi WNI juga suaminya dapat ditarik menjadi WNI pula. Ancaman hukuman bagi petugas negara yang memcoba memperlanbat dan menghalangi proses kewarganegaraan sesorang.

 

 

LATIHAN

 

Untuk memperdalam pengetahuan anda, kerjakanlah latihan di bawah ini.

1        Jeklaskanlah pengertian kedaulatan suatu negara?

2        Jelaskan apa yang dimaksud dengan :

  1.                                                               i.      Bangsa
  2.                                                             ii.      Negara
  3.                                                           iii.      Penduduk
  4.                                                           iv.      Warga negara

3        Apa yang anda ketahui tentang asas kewarganegaraan, jelaskan dengan singkat !

4        Jelaskanlah sifat sifat negara dan contohnya?

5        Meliputi apa saja problem status kewarganegaraan yang anda ketahui, jelaskan dengan singkat !

 

 DAFTAR PUSTAKA

 

Malian, S. dan S. Marjuki (editor). 2003. Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia. UII Press: Yogyakarta.

 

Soegito, A T. 2005. Hak dan Kewajiban Warga Negara (Makalah Suscados PKn Desember 2005 di Jakarta. Jakarta: Dikti

 

Soemiarno, S. 2005. Hak Asasi Manusia. Makalah yang disampaikan dalam Kursus Calon Dosen Kewarganegaraan Angkatan I , 12 – 23 Desember 2005. Dirjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

 

Syarbani, Syahrial. 2002. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>